SISTEM POLITIK INDONESIA

 A. SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan

tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:

1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.

B. PROSES POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

v  Masa prakolonial
v  Masa kolonial (penjajahan)
v  Masa Demokrasi Liberal
v  Masa Demokrasi terpimpin
v  Masa Demokrasi Pancasila
v  Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :

• ·         Penyaluran tuntutan
• ·         Pemeliharaan nilai
• ·         Kapabilitas
• ·         Integrasi vertikal
• ·         Integrasi horizontal
• ·         Gaya politik
• ·         Kepemimpinan
• ·         Partisipasi massa
• ·         Keterlibatan militer
• ·         Aparat negara
• ·         Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

Ø  Masa prakolonial (Kerajaan)

­           Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi

­           Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan

­           Kapabilitas – SDA melimpah

­           Integrasi vertikal – atas bawah

­           Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan

­           Gaya politik – kerajaan

­           Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan

­           Partisipasi massa – sangat rendah

­           Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang

­           Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

­           Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

Ø  Masa kolonial (penjajahan)

­           Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi

­           Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham

­           Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah

­           Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis

­           Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi

­           Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)

­           Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat

­           Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada

­           Keterlibatan militer – sangat besar

­           Aparat negara – loyal kepada penjajah

­           Stabilitas – Stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

Ø  Masa Demokrasi Liberal

­           Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani

­           Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi

­           Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial

­           Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

­           Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator

­           Gaya politik – ideologis

­           Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928

­           Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta

­           Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil

­           Aparat negara – loyal kepada kepentingan kelompok atau partai

Ø  Masa Demokrasi terpimpin

­           Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas

­           Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah

­           Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju

­           Integrasi vertikal – atas bawah

­           Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,

­           Gaya politik – ideolog, nasakom

­           Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik

­           Partisipasi massa – dibatasi

­           Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan

­           Aparat negara – loyal kepada Negara

Ø  Masa Demokrasi Pancasila

­           Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

­           Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

­           Kapabilitas – sistem terbuka

­           Integrasi vertikal – atas bawah

­           Integrasi horizontal – nampak

­           Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

­           Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

­           Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

­           Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

­           Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

­           Stabilitas – stabil

Ø  Masa Reformasi

­           Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi

­           Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

­           Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

­           Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

­           Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

­           Gaya politik – pragmatik

­           Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

­           Partisipasi massa – tinggi

­           Keterlibatan militer – dibatasi

­           Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

C. KESIMPULAN

 

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian.

Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik.

 DAFTAR PUSTAKA

Mata Kuliah yang disajikan oleh Penulis, mengasisteni Dr. Fisher Zulkarnaen, M.Sc. Berisi ringkasan materi dan informasi nilai yang diperoleh mahasiswa.

Name: Uwes Fatoni

Location: Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Staf Pengajar Fakultas Dakwah UIN SGD Bandung sejak tahun 2002. di kutip dan di edit seperlunya dari internet pada tanggal 12 Desember 2008.